BANGKA SELATAN, DIKSINEWS.COM – Beredarnya dugaan isu pungli dalam pengelelolan uang penyaluran Bantuan Optimalisasi )ahan (Oplah) untuk para petani di Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan. Anggota DPRD Bangka Selatan Komisi I, II dan III melakukan musyawarah bersama Gapoktan sepakat jaya dan Poktan di Kantor Desa Rias, Selasa (01/07/25).
Musyawarah ini dilakukan, terkait untuk menindaklanjuti kisruh persoalan atas dugaan pemotongan penyaluran bantuan optimalisasi yang dilakukan Gabungan Kelompak Tani (Gapoktan) sepakat jaya dan kelompak tani Desa Rias.
Terkait hal itu, Anggota DPRD Bangka Selatan, Dian Sersanawati menjelaskan polemik yang terjadi sebenarnya hanya kesalahan dalam miskomunikasi antara Gapoktan, Poktan dan para petani yang menerima bantuan oplah.
“Kami telah melakukan beberapa pertanyaan kepada Ketua Gapoktan sepakat jaya, Aryanto prihal atas pemotongan uang oplah sebesar Rp 25.000, tetapi pemotongan itu telah disepakati dan secara sukarela. Bahkan poktan juga menyampaikan, bahwa pemotongan uang itu untuk biaya administrasi seperti untuk membeli materai dan kebutuhan administrasi lainnya, bukan untuk pribadi mereka,” tutur Dian.
Menurut Dian hal itu hanya kesalahan miskomunikasi saja dan tidak ada unsur pungli sama sekali.
Kata Dian, Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan (DPPP) Bangka Selatan Risvandika juga sudah menjelaskan sistem bantuan uang oplah.
“Petani yang menggarap luas lahan sawah 1 hektar seharusnya itu merima uang oplah sebesar Rp900 ribu, untuk per petak Rp225 ribu dan lalu menjadi Rp800 ribu Per hektar sedangkan per petak Rp200 ribu dikarenakan hal itu terjadi, karena adanya sistem poligon dalam penggarapan luas lahan sawah petani yang digarap,” ungkap Dian.
Sementara itu, Ketua Gapoktan sepakat jaya Desa Rias, Aryanto menjelaskan pihaknya sebelumnya sudah melakukan sosialisasi dengan para petani yang menerima bantuan oplah terkait adanya kekurangan uang bantuan oplah yang disebabkan adanya sistem poligon untuk mengukur luas lahan petani yang betul-betul digarap.
“Sebelumnya, Kami sudah melakukan sosialisasi, untuk terkait adanya pemotongan, tetapi perlu digaris bawahi, bahwa pemotongan itu dilakukan sama rata dengan para petani sawah lainnya yang mendapatkan dan Oplah, dan uang pemotongan itu pun digunakan untuk biaya administrasi bukan untuk pribadi,” ungkapnya.
