Bangka, Diksinews.com – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bangka, Jumadi menyesalkan tentang reaksi PJ Bupati Bangka saat menanggapi defisit APBD Kabupaten Bangka tahun anggaran 2023. Ditegaskan Jumadi, bahwa dirinya tidak melarang atas semua reaksi yang dilakukan oleh sejumlah pihak karena itu hak seluruh publik.
Namun menurut Jumadi, pihak legislatif jangan melempar batu sembunyi tangan. Karena bagaimanapun juga jika melihat secara aturan, bahwa pengesahan APBD yang mana tercantum adanya defisit sebesar 147 milyar merupakan telah melalui proses pembahasan dan persetujuan oleh pihak DPRD.
“Oleh sebab itu, saya sangat menyesalkan sikap salah satu pimpinan DPRD Bangka yang seakan-akan membawa permasalahan ke dalam suasana politis, sehingga pandangan berkembang ke arah politis. Yang kedua, fraksi PDI Perjuangan juga mengingatkan kepada saudara PJ Bupati Bangka jangan terlalu banyak bermanuver dalam permasalahan ini,” ujarnya, Minggu (8/10/2023).
“Ini baru satu hari dilantik sudah menyampaikan kalau PAD di Bangka tidak baik-baik saja, terjadi defisit seperti ini. Nah, pertanyaan kami selaku fraksi PDI Perjuangan, sebenar ada muatan apa dari saudara PJ Bupati ini,” tambahnya.
Menurut Jumadi, jika PJ Bupati memiliki tugas untuk membenahi kekurangan yang terjadi saat ini maka tunjukkan dengan kinerjanya terlebih dahulu. Ia menilai jika seakan-akan program-program yang dijalankan oleh Mulkan-Syahbudin tertutup sehingga defisit sebesar 147 milyar.
“Saya juga menghargai statement mantan Bupati Tarmizi, tapi menurut pandangan saya selama Pak Tarmizi menjabat sebagai Bupati Bangka keadaan Kabupaten Bangka juga tidak begitu baik-baik saja. Karena bagaimanapun juga setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Oleh sebab itu saya juga menghormati statement Pak Tarmizi,” jelasnya.
Dalam kesempatan ini, dirinya juga menyampaikan bahwa keadaan pada saat dibawah kepemimpinan Tarmizi dan Bupati sebelumnya keadaanya berbeda dengan suasana yang sekarang ini.
“Kita ini berada dalam kondisi pasca covid-19, mewabahnya virus corona tahun lalu itu bisa juga mempengaruhi defisit anggaran. Karena apa? karena banyak dana pusat untuk kepentingan daerah yang dipangkas oleh pemerintah pusat. Defisit yang terjadi di Kabupaten Bangka bukan terjadi dalam tanda kutip karena hal-hal yang di sengaja,” jelasnya.
Dikatakan Jumadi, apabila rata-rata kondisi keuangan APBD daerah di seluruh Indonesia mengalami hal sama seperti yang terjadi di Kabupaten Bangka.
Sementara itu, PAD Provinsi Bangka Belitung mengalami peningkatan bukan karena kebijakan saudara PJ Bupati Bangka saat menjabat sebagai Kepala Badan Keuangan. Akan tetapi hal itu karena adanya kebijakan lama yang telah diciptakan kebijakan pemutihan pajak motor dan mobil.
“Coba andai kata pemutihan itu juga diberlakukan di Kabupaten Bangka, saya rasa PAD Kabar Bangka juga akan mengalami kenaikan. Jadi janganlah, PJ Bupati Haris ini membuat manuver seakan-akan bahwa Pak Mulkan-Syahbudin tidak bisa bekerja. Saya selalu Ketua Fraksi PDI Perjuangan tidak setuju itu,” tegas Jumadi.
Ia menyarankan agar PJ Bupati Bangka untuk membuktikan agar bisa bekerja sebaik mungkin. Jika memang defisit anggaran ini mengganggu daripada roda pemerintahan, dirinya mengajak untuk dibahas secara bersama-sama.
“Perubahan ini kan bisa dilakukan satu atau dua kali lagi. Berikan solusinya, dan PDI Perjuangan siap memberikan solusinya akan tetapi kami ingin mendengarkan dulu solusinya yang akan diberikan oleh PJ Bupati. Yang jelas saya selaku Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bangka, tolonglah masalah defisit janganlah menjadi konsumsi politik. Akan tetapi yang dibutuhkan saat ini adalah solusi dan program-program apa yang mampu untuk mengurangi daripada defisit saat ini,” tutup Jumadi.
