BANGKA SELATAN, DKSINEWS.COM — Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan (Basel) bersama anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Bangka Selatan menggelar Paripurna dengan agenda penyampaian rancangan Kebijakan Umum Anggaran ( KUA ) PPAS tahun 2024.
Rapat penyampaian rancangan KUA PPAS tahun 2024 itu dilaksanakan di Gedung Rapat Paripurna DPRD Bangka Selatan, Senin (31/07/23).
Wakil Bupati Bangka Selatan, Debby Vita Dewi dalam sambutan mengatakan rancangan Kebijakan Umum Anggaran ( KUA) ini di susun sebagai pedoman untuk mengarahkan sumberdaya fiskal Daerah dalam upaya pencapaian target-target pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam rencana kerja pembangunan daerah tahun 2024. Dan sekaligus dijadikan dalam penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS tahun anggaran 2024.
“Dan nantinya akan menjadi arah atau pedoman bagi seluruh organisasi perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan yang di anggarkan melalui APBD Tahun anggaran 2024,” jelasnya.
Ia menambahkan, sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 tahun 2020 tentang teknis pedoman pengelolaan keuangan daerah, subtansi KUA mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum dan tidak menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis. Dan untuk kebijakan umum Kabupaten Basel tahun 2024 disusun setelah mencermati kinerja indikator makro tahun 2021 dan tahun 2022 lalu.
Untuk penyusunan prioritas pembangunan daerah dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi lebih lanjut terhadap permasalahan daerah, dihubungkan dengan program pembangunan daerah ( RKPD ) pada tahun 2024. Dan untuk penyusunan prioritas akan dilakukan dengan memperhatikan beberapa kriteria, terutama berkorelasi dengan upaya untuk, Pertumbuhan Ekonomi, Pembangunan Sumber Daya Manusia, Insfratruktur Kewilayahan/Pemukiman dan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Transparan dan Aman.
“Adapun Prioritas Pembangunan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024 di Jabarkan dalam rumusan sebagai berikut; Peningkatan Ekonomi Masyarakat, Peningkatan Indeks Pendidikan, Peningkatan Indeks Kesehatan Dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Kewilayahan,” ungkap Debby.
(Dolly)
