BANGKA SELATAN, DIKSINEW.COM — Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat transparansi dan manajemen risiko penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini ditandai dengan diterjunkannya tim pengawas dari Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mengevaluasi Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Tahun 2026.
Rangkaian evaluasi resmi dimulai lewat agenda koordinasi di Ruang Rapat BAPPERIDA Kabupaten Bangka Selatan pada Senin (14/09/2026). Langkah ini merupakan tindak lanjut atas surat permohonan yang dilayangkan oleh Sekretariat Daerah Bangka Selatan pada 19 Agustus lalu.
Pelaksanaan evaluasi oleh BPKP Babel berlandaskan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, serta Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 yang telah diubah terakhir melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2025.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Bangka Selatan, Haris Setiawan menyambut hangat kedatangan tim evaluator. Ia menegaskan bahwa agenda ini bukan sekadar pemenuhan administratif semata.
“
Kedatangan tim evaluasi BPKP ini menjadi sarana perbaikan yang sangat berharga bagi kami. Penilaian maturitas SPIP Terintegrasi bukan sebatas pemenuhan formalitas administrasi, melainkan tolok ukur utama dalam mendeteksi potensi risiko serta memperkuat tata kelola pengawasan intern di lingkungan Pemkab Bangka Selatan,” ujar Haris.
Haris meminta seluruh Perangkat Daerah yang menjadi sampel evaluasi untuk kooperatif, terbuka, dan menyajikan data dukung secara akurat serta transparan. Keterbukaan ini dinilai penting agar hasil evaluasi dapat mencerminkan kondisi riil serta menjadi bahan pembenahan sistem pengendalian di Bangka Selatan.
Langkah ini diharapkan mampu mendorong efektivitas pengelolaan anggaran, memperkuat pengawasan internal, dan menjaga integritas pelayanan publik bagi masyarakat Bangka Selatan.
Dalam pertemuan tersebut, jajaran Perangkat Daerah hadir secara aktif, mulai dari Inspektorat Daerah, BAPPERIDA, Dinas Kominfo, DPUPR, Dinkes PPKB, Dindikbud, hingga DPKO.
Sementara itu, BPKP Babel menerjunkan tim khusus yang dipimpin oleh Bentrastyadi (Wakil Penanggung Jawab), Donny Adrian (Pengendali Teknis), Yanson Bastian (Ketua Tim), serta didukung oleh Friska Dwi Enita, Lisa Hemas Ariyanti, dan Dwi Anggraeni sebagai anggota tim.
Melalui evaluasi ini, Pemkab Bangka Selatan berharap mendapat gambaran objektif mengenai tingkat kematangan SPIP, sekaligus menjadi pijakan utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
(*)
