BANGKA SELATAN, DIKSINEW.COM — Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan melalui Inspektorat Daerah menunjukkan komitmen serius dalam membentengi jalannya roda pemerintahan desa dari praktik lancung. Melalui kerja sama strategis dengan Perwakilan BPKP Provinsi Bangka Belitung, Inspektorat menggelar Sosialisasi Pengembangan Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi (MPAK) di Gedung Serba Guna Toboali, Rabu (15/7/2026).
Langkah preventif ini diambil sebagai respons cepat untuk menekan angka penyalahgunaan anggaran di tingkat akar rumput yang kian mengkhawatirkan.
Kepala Inspektorat Bangka Selatan, H. Ari Dinata, menegaskan bahwa sosialisasi MPAK ini merupakan salah satu senjata utama dari lini pencegahan yang dimiliki oleh Inspektorat.
”Kami bersama BPKP melaksanakan kegiatan Pembelajar Masyarakat Anti Korupsi. Kegiatan ini merupakan bentuk usaha bersama antara BPKP dan Inspektorat Daerah untuk melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan anggaran serta korupsi,” ujar Ari Dinata kepada awak media.
Ari menjelaskan, program ini berjalan beriringan dengan fungsi internal yang ada di tubuh Inspektorat Bangka Selatan, yakni Bidang Pencegahan dan Investigasi. Fokus utamanya adalah menutup celah-celah potensi penyimpangan sebelum menjadi kasus hukum.
Langkah memperketat pengawasan ini bukan tanpa alasan. Ari Dinata tidak menampik bahwa kondisi tata kelola keuangan di beberapa desa saat ini berada dalam radar perhatian khusus karena cukup memprihatinkan.
”Kami berharap dengan adanya kegiatan ini, kita bisa meminimalisir penyalahgunaan anggaran di desa. Karena jujur saja, penyelewengan yang terjadi di desa saat ini sangat memprihatinkan,” kata dia.
Berdasarkan pemetaan Inspektorat, titik paling rawan yang sering menjerat aparatur desa adalah tata kelola keuangan yang serampangan dan tidak sesuai aturan baku, hingga munculnya indikasi kegiatan fiktif di lapangan.
Ke depan, Inspektorat Bangka Selatan memastikan kegiatan edukasi dan pengawasan seperti MPAK ini tidak akan berhenti sebagai seremonial belaka. Kemitraan dengan BPKP akan terus diperkuat demi menjaga uang rakyat.
“Kami sudah berkomunikasi intens dengan BPKP. Inspektorat sendiri sudah melaksanakan sosialisasi serupa beberapa kali. Ke depan, kami tentu akan menjadikan kegiatan ini sebagai agenda rutin yang dilaksanakan setiap tahun,” pungkas Ari Dinata.
(*)
